GardaTerkini.com, Malteng - Penjabat Bupati Maluku Tengah menghadiri acara Deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, yang di selenggarakan oleh KPU Maluku Tengah bertempat di Lapangan Nusantara Kota Masohi, Rabu (25/8/24).

Turut hadir, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah, Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tengah, Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Pimpinan beserta jajaran pengurus Partai Politik, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Para Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Pimpinan BUMN.

Penjabat Bupati dalam sambutannya mengatakan, Deklarasi ini merupakan momen yang sangat penting, di mana kita semua berkomitmen untuk melaksanakan tahapan kampanye dengan penuh kedamaian.

"saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Tengah untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, berdasarkan penilaian yang rasional dan obyektif terhadap VISI, misi, serta program kerja yang ditawarkan oleh masing
masing calon,"tuturnya.

Dikatakan, Kita menyadari bahwa pemilihan kepala daerah bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan wujud dari partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan daerah yang kita cintai ini.

Pemilihan ini akan menjadi cerminan kualitas demokrasi kita di Maluku Tengah.
Oleh karena itu, ia mengajak kita semua, khususnya para calon beserta tim sukses, untuk melaksanakan kampanye dengan penuh kesantunan, menjauhkan diri dari segala bentuk provokasi, kampanye hitam, serta ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan Masyarakat.

Lanjut Sahubawa, Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di daerah ini, agar pemilihan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan damai. Marilah kita jaga Maluku Tengah agar tetap kondusif, karena ini adalah rumah kita bersama.

"jangan sampai kita terjebak dalam politik uang, fitnah, atau informasi palsu yang dapat merusak proses demokrasi,"harapnya.***