GardaTerkini.com, Pekanbaru - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau yang dikomandoi oleh Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T pada tahun 2023 lalu sangat gencar meningkatkan jalan di wilayah Provinsi Riau, salah satunya adalah Jalan Simpang Pemda – Pelabuhan Pelindo (Paket Instruksi Presiden).

Pada tahun anggaran (TA) 2023, diketahui telah mengucurkan anggaran senilai Rp29.570.513,000 atau sebesar Rp29,5 miliar lebih dengan sumber dana APBN yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Mekar Abadi Mandiri.

Dari hasil investigasi dan pemantauan yang dilakukan Harian Berantas bersama LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP dan Media Matatoro.com, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan terindikasi kuat kontraktor pelaksana bersama oknum pejabat teras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau beritikad tidak baik dengan melakukan “pencurian“ baik kualitas serta kuantitas.

Semisal untuk item pekerjaan bahu jalan tidak semua di beton atau hanya sebagian saja yang dikerjakan. Sehingga kondisi proyek peningkatan jalan Simpang Pemda - Pelabuhan Pelindo (Paket Instruksi Presiden) pada tahun 2023 tersebut dilapangan sampai saat belum seutuhnya dibangun. Sementara biaya anggaran sebasar Rp. 29,5 miliar lebih yang notabene berasal dari uang pajak rakyat yang dipercaya untuk dikelola Negara tersebut, diduga telah dibayar lunas 100 persen (%).

“Untuk fisik pekerjaan rigid beton yang sebagian sudah dilaksanakan oleh rekanan kontraktor dilapangan, kini kondisinya terlihat ada yang sudah pada patah tengah. Bahkan beberapa bagian di bahu jalan retak dan rusak. Apalagi kwalitas beton lantai kerja yang telah dilakukan terpantau tidak sesuai situasi medan kondisi infrastruktur jalan”.

Demikian cetus Kabid Invetigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Zosa Wijaya SH yang turut melakukan investigasi bersama tim awak media baru-baru ini dilokasi proyek.

Karena menurutnya (Zosa-red), kondisi hasil pekerjaan proyek tersebut saat ini dilapangan, pada bagian bahu jalan telah banyak yang mengalami kerusakan, retak. Padahal proyek Inpers tersebut baru beberapa bulan saja setelah dilakukan pekerjaannya oleh rekan kontraktor. Bukan itu saja,” terangnya.

Sementara Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara,M.T selaku Kepala BPJN Provinsi Riau saat berulangkali dicoba ditemui media ini dikantornya di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru guna konfirmasi berita, tak pernah membuahkan hasil.

Bahkan bahan klarifikasi dan konfirmasi tertulis (resmi) yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi bersama Wartawan kepada kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau pada tanggal 16 April 2024, belum mendapat tanggapan baik lisan maupun tertulis dari Yohanis.

Harianberantas.id bersama media matatoro.com telah mencoba menghubungi kepala BPJN Provinsi Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara,M.T untuk meminta konfirmasi menyangkut beberapa surat klarifikasi dan konfirmasi terkait dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek Jalan Simpang Pemda - Pelabuhan Pelindo (Paket Instruksi Presiden) tersebut beserta paket proyek lainnya. Namun, hingga berita ini ditulis via seluler Yohanis Tulak saat dihubungi sedang tidak aktif, Kamis (25/04).

Berita ini dikutip dari media Lintaspena.com, dan juga mencoba konfimasi Mantan Pj Satker Wilayah I, untuk mengkonfirmasi tetang pemberitaan yang sudah tayang beberapa media online, namun juga di sayangkan, mantan pj. satker wilayah I tidak menanggapi konfirmasi awak media lewat chat warhapp.

"Juga mencoba menghubungi lewat genggaman Handphone pribadi satker juga tidak di angkat, guna untuk memperoleh informasi yang lebih akurat untuk pemberitaan yang telah viral tentang kegiatan, salah satunya adalah Jalan Simpang Pemda-Pelabuhan Pelindo (Paket Instruksi Presiden). Hingga berita ini ditayangkan. (Red).