GardaTerkini.com, Tanjungbalai -
Dalam rangka Reses jemput aspirasi masyarakat di daerah pilihan (dapil) I Kec.TBS dan Kec.TBU oleh Krisman Tindaon, bertempat Kel.TB Kota III Kec.TBU Kota Tanjungbalai dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai Surya Darma,SH, Sekretaris Sangkot Marpaung, bendahara Eriston Sihaloho,SH, dan Nuriana Silaban beserta pengurus PAC PDI Perjuangan bersama kader serta Ikade (Ikatan keluarga Dewan) dan Sekretariat Dewan lainnya.

Dalam kesempatan ini ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tanjung Balai Surya Darma,SH mengatakan, reses anggota DPRD dapil I oleh Krisman Tindaon yang juga didampingi 4 orang DPRD dari PDI Perjuangan, selaku wakil Rakyat Kota Tanjungbalai.

Lebih lanjut kata Surya, dalam pertemuan reses tersebut bertujuan mendengarkan aspirasi masyarakat, dari sejak itu masyarakat jangan bosan bosan menyampaikan aspirasi, baik terkait sosial, pembangunan dan keagamaan,
Maka kiranya apa yang mau di sampaikan oleh masyarakat dapil I Kec.TBS dan Kec.TBU Kota Tanjungbalai sehingga bisa di akomodir apa yang di perlukan demi pembangnan kedepan, ungkapnya

Sementara Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung Balai Eriston Sihaloho,SH menyampaikan, ada tiga pilar wajib bekerja sama diantaranya Legislatif dan Eksekutif serta pengurus Partai,oleh sebab itu pihak masyarakat sangat perlu memberikan informasi keadaan masing masing di lapangan, maka pihak Pemerintah sampai sekarang sistim Birokrasi tidak maksimal.

Ditambahkan Sihaloho soal pembangunan kita akan membangun WDP dari Pusat karena hampir tiga kali APBD kita disclaimer, semua ini disebabkan dinas yang di tempat fungsinya tidak sesuai kinerja pihak Pemko,sehingga
babak belur ibarat benang kusut inilah situasi kondisi Kota Tanjungbalai, sejumlah dinas banyak masalah dan benturan als bobrok cara kerjanya, contoh  salah satu kependudukan data yang tidak akurat dengan selisih 11 ribu lebih KK, jelasnya.

Dikatakan Sihaloho bagi penerima angka kemiskinan banyak yang belum dapat bantuan seperti BPJS, ini akibat data tidak sesuai alias kurang akurat, sementara DPRD meminta data kependudukan yang sah dan jelas, namun sampai saat ini belum dapat data akurat, banyaknya rumah bedah rumah yang tidak tepat sasaran.

Fraksi PDI Perjuangan siap merobah sistim Birokrasi untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah setempat, demi kebaikan Kota Tanjung Balai, dan Partai juga siap menerima pengaduan warga masyarakat, pungkasnya.

Salah seorang P. Sinaga tokoh masyarakat mewakili Dapil I Kec.TBS dan TBU Kota Tanjungbalai mengutarakan, utusan dari anggota DPRD saat ini Kisman Tindaon, warga masyarakat dapat mengusulkan yang sangat penting disebabkan tujuan Tanjungbalai ini lebih baik, aspirasi masyarakat kepada DPRD, pasti di tampung, mari kita pikir keadaan Kota Tanjung Balai makin memprihatikan dari segala bidang, paparnya.

Krisman Tindaon dalam penyampaiannya, kita dari anggota DPRD PDI Perjuangan yang telah terpilih dari Dapil I, maka kami menjemput aspirasi masyarakat khususnya dapil Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara, kenapa piha Pemko belum mampu menjolok dana ke Pusat di sebabkan ada apa, belum mampu mendapatkan anggaran dana tersebut, akibat keterbatasan kinerja Pemerintah kurang maksimal, sehingga APBD Kota Tanjungbalai saat ini sangat minim, mudah mudahan struktur Pemerintah akan semakin membaik,harapnya.

Tambah Tindaon ini tidak terlepas dengan Struktur Partai PDI Perjuangan untuk memantau para Kepling yang mana selama ini tidak mampu menyahuti warganya, besar harapan PDI Perjuangan dapat di dukung masyarakat untuk menambah kekuatan di DPRD nantinya, agar terbantu bagi masyarakat yang ada,ucapnya.

Dalam kesempatan ini sesen tanya jawab seorang warga bermarga Tobing banyak mengusulkan pertanyaan seperti Jalan di Kota Tanjung Balai selalu banjir dan juga Jalan di inti Kota kupak kapik akibat Jalan hancur.

Lain lagi nama Anis pertanyakan bantuan beras ke kantor Pos, bantuan dana Covid 19 untuk kepada masyarakat berkisar Rp.70 juta,kok Tanjungbalai belum tersalur, tandasnya.

Mengaku warga bernama O.Sinambela ibu rumah tangga, menanyakan soal Pasar Suprapto tentang kios karena Pajak tersebut dibangun berbiaya Rp.6,5 Miliar sementara sekarang bahagian atas kios, orangnya sudah ditentukan ini ada apa.

Sihaloho beberapa pertanyaan warga menjawab soal banjir kita telah koordinasikan dengan Kapolres bersama Plt Walikota Tanjung Balai dilakukan Jumat Bersih, untuk membersihkan sampah yang mana tersumbat parit atau di drainase, selanjutnya akan pengerukan sungai Asahan supaya semakin dalam, sekaligus kita tampil giat kuliner nantinya setelah tertata, sebutnya.

Selanjutnya mengenai Jalan yang kupak kapik sejumlah di inti Kota Tanjungbalai, kita sudah sampaikan agar jalan melintas ke areal Kota truk bawa angkutan harus ada pelarangan, untuk itu Dewan melakukan kontribusi kenderaan setelah Perda disahkan, Dinas Perhubungan berkali kali kita ingatkan agar angkutan truk.mauoun intrakuler jangan memasuki inti Kota karena beban kapasitaas angkutan sampai 30 - 40 ton.

Dana bantuan Covid 19, ke Tanjungbalai belum sampai, herannya Jasa oleh Medis menerima minus dan masih tersendat sendat untuk medis, ini sudah lingkaran setan, bantuan Covid 19 melalui CSR saat di tanya dinas Sosial menjawab tak urusan kami itu Pak, paparnya.

Untuk itu kata Sihaloho dari 187 Keplling Se Kota Tanjung Balai Berkomitmen agar warganya diayomi secara penh hati, dan jangan ada kepentingan sepihak dan pribadi, korbannya masyarakat kan kita kasihan.

Herannya lagi apabila sampai 15 persen mengenai data kependudukan Kab dan Kota miskin, ada sanksinya berat, akan tetapi hanya kemiskinan Kota Tanjungbalai sudah mencapai 13,33 persen nyatanya dilapangan tidak sesuai data yang ada, ujar E.Sihaloho,SH di hadapan masyarakat Dapil I Minggu, (29/08/2021)

Komisi B Nuriana Silaban juga menjawab soal Pajak Suprapto kita sudah ke lokasi, memang sangat pajak Suprapto sangatlah berantakan, dan ini catatan Partai PDI Perjuangan bahagian komisi B, ujarnya.

Ketua PDI P Surya, menyampaikan, Pajak Bahagia, Pajak Suprapto dan  Pajak Bengawan ini sudah dilema, namun setiap kebijkan Walikota pasti ada korbannya, inilah Wong Cilik, solusinya kita harus bangun Pajak lagi,
menyoal Pajak di Suprapto itu, lantai atas pedagang khusus penjual kain, banyak masalah dilema ini akan timbul gelombamg kedua artinya kritikan, solusi Pajak Suprapto segera di selesaikan melalui Tim petugas Sat Pol PP, bebernya Wakil ketua DPRD Kota Tanjung Balai dari PDI Perjuangan.(Uda)