GardaTerkini.com, Singapura-- Singapura mengaku sedikit kecewa dengan kinerja ASEAN yang lambat melaksanakan lima poin konsensus antara negara anggota untuk menangani krisis politik di Myanmar akibat kudeta. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan saat ini ASEAN masih terus berupaya mempercepat pelaksanaan lima poin konsensus yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat di Jakarta pada April lalu itu. "Kami menyadari bahwa pelaksanaan lima poin konsensus berjalan lambat dan sedikit mengecewakan. Kami bekerja di dalam ASEAN untuk mempercepat proses ini dengan maksud meringankan situasi kemanusiaan dan menghentikan kekerasan di Myanmar," kata Vivian dalam jawaban tertulis atas pertanyaan parlemen pada Selasa (6/7). Vivian mengatakan lima poin konsensus itu juga diupayakan dapat menggiring seluruh pihak terkait krisis di Myanmar kembali jalur negosiasi dan perundingan. Baca juga: RI Minta Rusia Tekan Junta Myanmar Taati Konsensus ASEAN "Yang pada akhirnya mengarah kepada pemulihan perdamaian dan stabilitas bagi negara ASEAN untuk jangka panjang," papar Vivian menambahkan seperti dikutip Reuters. Lima poin konsensus itu meliputi pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Sampai saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan komunitas internasional. Di Myanmar, aparat keamanan masih menghadapi para pedemo anti-kudeta dan warga sipil secara brutal. Bentrokan antara militer dan gerilyawan warga sipil hingga milisi di perbatasan juga masih terjadi hingga menewaskan puluhan orang. Baca juga: Pemimpin Junta Ultah, Pedemo Myanmar Rayakan dengan Pemakaman Berdasarkan data kelompok aktivis Myanmar, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), korban tewas akibat bentrokan antara aparat keamanan dan penentang kudeta mencapai lebih dari 883 orang per akhir Juli lalu. Sementara itu, sekitar 5.200 ribu orang ditangkap. Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak junta militer menghormati hasil pemilihan umum pada November lalu, termasuk membebaskan tahanan politik. Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mendukung resolusi keras tersebut. Namun, Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand memilih abstain dalam pemungutan suara resolusi itu. Balakrishnan menegaskan ASEAN tidak akan terus berkomitmen untuk memfasilitasi dan mendukung proses sejalan dengan konsensus lima poin, meskipun itu tidak akan "cepat atau mudah." Baca juga: Puluhan Tewas dalam Bentrok Antijunta dan Militer Myanmar Dia mengatakan Singapura memilih mendukung resolusi PBB karena elemen kunci dari resolusi itu konsisten dengan posisi negara-kota tersebut. Dia menambahkan bahwa Singapura secara ketat mematuhi kewajiban internasional tentang penjualan dan transfer senjata internasional, dan mematuhi sanksi atau embargo PBB terhadap negara mana pun.