GardaTerkini.com, Selatpanjang - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Payakumbuh dengan maksud melakukan studi banding terkait metode pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterapkan secara efektif dan efisien.

Kunjungan kerja kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali SE dan Ketua Komisi I, Pauzi SE MIKom didampingi anggotanya, Boby Haryadi, Al Amin A SPd, Sopandi S.Sos, Auzir, Khosairi SHi MPdi, Dedi Putra SHi, Dr M Tartib SH MSi dan Darsini SM. Kehadiran Komisi I di Disdukcapil Kota Payakumbuh disambut langsung oleh Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh, Ir Wal Asri MM dan Sekretarisnya, Devi Yanti SSos, beserta jajarannya, Jumat (28/5/2021).

Dalam pertemuan tersebut, yang menarik dan menjadi perhatian oleh Komisi I yakni terkait metode pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh yang telah menerapkan sistem E-Goverment dengan menggunakan layanan kependudukan berbasis aplikasi mobile dengan sebutan "SiFadwaRancak" yang bisa di akses lewat android.

Aplikasi tersebut bisa di download secara gratis di playstore dengan ukuran kapasitas hanya 10 Mb. SiFadwaRancak (Sistem Informasi Fasilitas Administrasi Warga dan Registrasi Pencatatan Administrasi Kependudukan) menawarkan pelayanan terintegrasi yang berlangsung dengan akurat, cepat dan transparan.

SiFadwa Rancak memiliki 4 rancangan layanan, yaitu pendaftaran penduduk (E-KTP, KK, KIA), Pencatatan Sipil (Akte Lahir, Akte Kematian, Akte Perkawinan, dan Akte Perceraian), survei kepuasan masyarakat, dan pengaduan masyarakat. Aplikasi SiFadwaRancak mengatur antrian pengurusan dokumen dengan lebih baik, yang selama ini menjadi kelemahan dari pelayanan dukcapil melalui WA oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh.

"Kedepan, Kabupaten Kepulauan Meranti harus belajar untuk bisa menerapkan sistem pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil berbasis E-Goverment, dengan menerapkan pelayanan melalui aplikasi mobile yang bisa diakses lewat android seperti di Payakumbuh, dengan menawarkan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dimanapun dan kapan saja," ujar Ketua Komisi I, Pauzi.

Anggota Komisi I juga menilai bahwa pelayanan publik di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berbasis E-Goverment dengan kemudahan akses pelayanan lewat android merupakan sistem pelayanan publik yang sangat cocok di terapkan di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, sistem pelayanan publik berbasis aplikasi dengan konsep pelayanan terintegrasi yang berlangsung dengan akurat, cepat dan transparan menutup celah terjadinya percaloan dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil. (J)